Biasanya obrolan politik paling jujur itu bukan di seminar kampus atau forum diskusi ber-AC, tapi di warkop. Di situ orang nggak pakai istilah rumit, tapi nalarnya jalan. Ada kopi hitam, rokok murah, dan kalimat pembuka yang hampir selalu sama: “Gue nggak ngerti politik, tapi kok rasanya ada yang salah, ya?” Nama Donald Trump sering muncul di titik itu. Bukan karena semua orang hafal kebijakan luar negerinya, tapi karena ada rasa ganjil yang bisa ditangkap bahkan oleh orang yang nggak pernah baca jurnal politik internasional.
Trump terasa bukan seperti presiden, tapi seperti bos besar yang kebetulan duduk di kursi presiden. Cara bicaranya, cara mengambil keputusan, cara marah, cara merasa paling benar—semuanya mengingatkan pada figur pengusaha yang terbiasa memerintah tanpa bantahan. Dan di situlah masalah dimulai. Karena negara, apalagi negara adidaya, bukan perusahaan. Rakyat bukan karyawan yang bisa diancam pemecatan. Konstitusi bukan kontrak kerja yang bisa diubah sepihak kalau CEO lagi bad mood.
Secara akademis, Trump sering dijadikan contoh ekstrem bagaimana logika bisnis yang agresif bisa gagal total ketika dipindahkan ke ranah negara. Dalam dunia usaha, orientasi untung-rugi adalah kebajikan. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lemah, tersingkir. Tapi negara modern justru dibangun untuk menahan naluri semacam itu. Ada pembagian kekuasaan, ada etika publik, ada hukum yang sengaja dibuat lambat agar adil. Trump datang membawa logika sebaliknya: cepat, keras, menang sendiri.
Masalahnya, dia tampak tak pernah benar-benar menanggalkan identitas lamanya. Trump bukan sekadar orang, dia adalah merek. Dan merek itu harus selalu tampak menang. Dalam kajian politik, ini dikenal sebagai personalisasi kekuasaan, ketika negara perlahan-lahan berubah menjadi panggung citra individu. Setiap kebijakan dilihat dari dampaknya pada popularitas. Setiap konflik dipelihara kalau bisa menaikkan loyalitas pendukung. Negara bukan lagi tujuan, tapi alat.
Di titik ini, obrolan warkop biasanya mulai nyeletuk sinis. “Ini orang kayak lagi ngurus franchise,” kata seseorang sambil ketawa. Tapi ketawa itu cepat hilang, karena dampaknya nyata. Amerika bukan negara kecil. Apa pun yang dilakukan presidennya punya efek global. Ketika Trump bicara sembarangan, pasar bereaksi. Ketika dia menghina sekutu, aliansi retak. Ketika dia meremehkan institusi, dunia melihat demokrasi paling vokal di planet ini mulai goyah dari dalam.
Trump sering bertindak seolah Amerika adalah korban. Seolah dunia memanfaatkan negaranya. Padahal secara objektif, Amerika adalah aktor paling dominan dalam sistem internasional. Dalam teori hubungan internasional, ini ironis. Negara hegemon seharusnya stabil, tenang, dan terukur. Tapi Trump justru memerintah dengan emosi, impuls, dan dendam personal. Negara kuat yang baperan adalah resep kekacauan global.
Ambisi Trump sangat personal. Dia ingin dikenang sebagai pemenang, bukan penjaga sistem. Dalam banyak kesempatan, terlihat jelas bahwa kepentingan pribadinya lebih penting daripada kesehatan institusi. Media yang kritis dilabeli musuh. Aparat hukum yang independen ditekan. Birokrasi yang tak sejalan dianggap penghambat. Ini bukan sekadar gaya kepemimpinan nyentrik, tapi pola klasik kemunduran demokrasi dari dalam, yang oleh akademisi disebut democratic backsliding.
Yang menarik, semua itu dilakukan tanpa membubarkan demokrasi secara formal. Tidak ada kudeta. Tidak ada pembatalan pemilu. Justru itu yang berbahaya. Demokrasi dilemahkan pelan-pelan, sambil dibungkus retorika “atas nama rakyat”. Di warkop, ini diringkas dengan kalimat pendek: “Katanya demi rakyat, tapi kok rakyat malah diadu.”
Trump juga menunjukkan satu kebiasaan khas mental bisnis ekstrem: kalau ada kerusakan, itu urusan orang lain. Kebijakan boleh menabrak, konflik boleh memanas, selama basis pendukung tetap setia. Biaya sosial, keretakan masyarakat, rusaknya kepercayaan publik—semua dianggap collateral damage. Dalam politik populis, konflik memang bukan masalah, tapi bahan bakar.
Akibatnya, Amerika terbelah secara sosial dan psikologis. Bukan karena perbedaan ideologi yang matang, tapi karena emosi yang terus diprovokasi. Politik berubah jadi arena dendam. Rasionalitas dikalahkan oleh loyalitas. Dan negara adidaya itu sibuk ribut dengan dirinya sendiri, sementara dunia luar mulai berhitung ulang: apakah Amerika masih bisa diandalkan?
Di warkop, ada yang nyeletuk pelan, “Kalau bosnya ribut sama anak buah, usahanya pasti berantakan.” Kalimat sederhana, tapi tepat. Negara yang presidennya sibuk perang dengan media, pengadilan, dan separuh warganya sendiri, cepat atau lambat akan kehilangan arah.
Lalu Indonesia di mana dalam cerita ini? Di sinilah obrolan biasanya berubah nada. Karena Trump bukan cuma cerita jauh di seberang lautan. Dia adalah peringatan. Kita juga punya kecenderungan memuja figur “tegas”, “berani nabrak”, “anti ribet”. Kita juga sering tergoda pada pemimpin yang mengaku bisa mengelola negara seperti perusahaan.
Padahal sejarah Indonesia sudah berkali-kali menunjukkan bahayanya ketika kekuasaan diserahkan pada satu figur yang merasa dirinya lebih besar dari sistem. Kita tahu rasanya ketika kritik dianggap ancaman. Kita paham akibatnya ketika institusi dilemahkan demi stabilitas semu. Trump seperti mengulang pelajaran lama, tapi dengan panggung yang lebih besar dan sorotan global.
Di warkop, seseorang akhirnya bilang, “Untung dia presiden Amerika, bukan di sini.” Yang lain menjawab, “Jangan GR. Kalau kita lengah, bisa aja kejadian.”
Trump mungkin akan pergi. Tapi cara berpikirnya—itulah virusnya. Gagasan bahwa negara adalah properti pribadi. Bahwa kekuasaan adalah alat branding. Bahwa aturan boleh ditabrak selama pendukung bersorak. Jika logika ini dibiarkan hidup, di mana pun, hasilnya sama: negara lelah, institusi rapuh, rakyat jadi penonton.
Obrolan warkop biasanya ditutup tanpa kesimpulan resmi. Kopi habis. Rokok padam. Tapi satu kalimat sering tertinggal di udara: “Pemimpin itu bukan pemilik negara. Dia cuma numpang jaga.” Kalimat yang mungkin tak pernah masuk jurnal akademik, tapi sering kali lebih jujur dari pidato kenegaraan mana pun.(***)