Kelangkaan BBM swasta, pertamax oplosan, dan skandal korupsi membuat masyarakat kian kehilangan pegangan. Jalanan tetap macet, tapi kepercayaan publik justru makin longgar.
Di jalanan kota yang semakin padat, antrean motor dan mobil di depan pom bensin sudah jadi pemandangan sehari-hari. Bukan cuma antreannya yang bikin kesal, tapi juga rasa waswas karena kabar kelangkaan BBM dari swasta semakin sering terdengar. Sumbernya jelas, aturan baru yang melarang perusahaan swasta impor langsung membuat suplai mereka kering kerontang. Padahal, harapan masyarakat sempat menggantung di mereka, karena harga lebih kompetitif, layanan lebih cepat, dan yang terpenting: ada pilihan selain Pertamina. Kini pilihan itu makin tipis, seolah pintu kembali diarahkan ke satu arah saja, menuju monopoli yang dulu katanya mau dihindari.
Kepercayaan publik juga makin susut. Kasus pertamax oplosan yang sempat ramai, dengan kualitas bahan bakar di bawah standar, bikin banyak pengendara ragu setiap kali isi tangki. Bukannya yakin mesin makin halus, justru takut jeroan motor cepat rusak. Laporan di berbagai media mencatat, lebih dari 500 konsumen melayangkan keluhan setelah menemukan kualitas pertamax yang tidak sesuai, bahkan ada yang sampai uji laboratorium mandiri. Hasilnya? Angka oktan tak sesuai label. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan raksasa dengan jargon “mulai dari nol” bisa lengah menjaga kualitas yang menyangkut hajat hidup jutaan orang?
Rasa kecewa itu makin dalam ketika kabar soal korupsi migas mencuat. Angka yang disebut bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Dari laporan KPK dan audit BPK, kasus-kasus besar di sektor energi selalu melibatkan pejabat tinggi, orang dekat kekuasaan, dan perusahaan pelat merah. Uang negara yang mestinya dipakai untuk memperkuat infrastruktur energi, malah mampir ke kantong pribadi. Tak heran bila harga di pom naik turun dengan alasan subsidi jebol, sementara rakyat kecil yang harus menanggung rasa perih setiap kali isi bensin.
Seorang pengendara motor, yang sehari-hari mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah, merasa benar-benar kehilangan pegangan. Ia dulu percaya bahwa membuka peluang bagi swasta akan membuat pasar lebih sehat. Ada kompetisi, ada perbaikan layanan, ada rasa aman. Namun setelah aturan impor BBM dipersempit hanya untuk Pertamina, swasta hanya bisa menonton tanpa daya. Beberapa SPBU independen bahkan tutup karena stok kering. Situasi ini membuat jalanan bukan hanya padat, tapi juga penuh cerita kekecewaan.
Data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan konsumsi BBM nasional tahun 2024 mencapai 48 juta kiloliter, dengan dominasi Pertamina lebih dari 90 persen. Sisanya, dipegang swasta yang terus terhimpit regulasi. Bandingkan dengan Malaysia, yang memberi ruang kompetitif antara Petronas, Shell, dan perusahaan asing lain, sehingga harga lebih stabil dan kualitas terjaga. Sementara di sini, pilihan semakin menyempit dan masyarakat semakin tak punya suara.
Ironisnya, iklan di televisi masih menampilkan senyum petugas SPBU dengan sapaan ramah, lengkap dengan tagline manis tentang layanan terbaik. “Mulai dari nol,” kata mereka setiap kali meteran direset. Namun di jalanan, para pengendara justru merasa mulai dari kecewa, mulai dari curiga, dan mulai dari putus asa. Setiap liter bensin yang masuk ke tangki serasa mengandung cerita panjang tentang kebijakan yang tak berpihak, kasus hukum yang tak kunjung tuntas, dan janji yang tak pernah ditepati.
Di tengah kondisi ini, sebagian orang mulai mencari alternatif. Ada yang beralih ke BBM swasta meski harus antre jauh lebih panjang, ada pula yang mulai melirik kendaraan listrik walau infrastruktur masih minim. Namun banyak juga yang tak punya pilihan selain tetap mengisi di Pertamina, sambil menelan kekecewaan. Di warung kopi pinggir jalan, obrolan soal bensin sekarang bukan lagi tentang harga, tapi soal rasa percaya yang hilang.
Masyarakat yang dulu hanya ingin bahan bakar berkualitas dengan harga terjangkau, kini harus berhadapan dengan realita kelangkaan, monopoli yang kembali dibungkus manis, dan skandal korupsi yang menggerogoti uang negara. Pertanyaan sederhana muncul: sampai kapan publik harus sabar? Sampai kapan jargon “mulai dari nol” hanya jadi hiasan di spanduk, sementara yang dirasakan justru nol rasa percaya? Dan kalau benar semuanya akan terus dipaksa ke satu arah, jangan salahkan bila suatu hari rakyat berhenti antre, bukan karena tangki penuh, tapi karena kepercayaan sudah benar-benar habis terbakar. (***)