Kasus penembakan staf Kedutaan Besar RI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, menyisakan tanda tanya besar. Seorang diplomat muda, pulang dengan sepeda menuju apartemennya, tiba-tiba ditembak tiga kali oleh dua pelaku bermotor. Rekaman CCTV memperlihatkan pola aksi yang dingin: pelaku berhenti, menembak, lalu kabur tanpa sedikit pun mengambil barang korban. Peristiwa itu segera memicu pertanyaan: apakah ini murni kriminalitas jalanan, atau ada skenario yang lebih dalam?
Sejak awal, polisi Peru sudah mengindikasikan dugaan contract killing—pembunuhan berbayar yang memang sedang marak di negeri Andes tersebut. Menteri Dalam Negeri Peru bahkan secara terbuka menyebut bahwa modus ini identik dengan praktik kelompok kriminal yang belakangan kian berani mengeksekusi target di ruang publik. Fakta di lapangan mendukung analisa itu: gaya eksekusi cepat, penggunaan motor sebagai alat kabur, dan korban yang memang tampaknya sudah dipantau sejak sebelumnya.
Konteks Peru memang tidak bisa diabaikan. Negara itu sedang berada dalam gelombang kekerasan dengan tingkat pembunuhan yang melonjak. Geng narkoba, kelompok kriminal, hingga jaringan pembunuh bayaran beroperasi nyaris tanpa kendali. Kontrak pembunuhan bukanlah hal aneh di Lima—bahkan media lokal kerap memberitakan kasus serupa, meski biasanya menyasar pengusaha, politikus lokal, atau warga yang terjerat utang. Dalam kerangka itu, penembakan Zetro terlihat sejalan dengan pola kriminal yang ada.
Namun karena korban adalah diplomat, ruang spekulasi pun melebar. Di media sosial, teori konspirasi bermunculan dengan cepat. Ada yang menuding keterlibatan intelijen asing, seolah-olah ini pesan politik terselubung untuk Indonesia. Ada pula yang mengaitkan dengan konflik global, menganggap Indonesia sedang dijadikan sasaran oleh negara tertentu. Narasi ini mudah berkembang, sebab kata “diplomat” sering kali dikaitkan dengan dunia rahasia, spionase, atau geopolitik besar.
Masalahnya, fakta justru tak sejalan dengan narasi itu. Zetro bukan duta besar atau pejabat politik tingkat tinggi. Ia adalah staf chancery, posisi administratif yang memang penting untuk operasional kedutaan, tetapi bukan pengambil keputusan strategis. Jika sebuah negara ingin mengirimkan pesan politik, target biasanya adalah figur dengan bobot lebih besar—setara diplomat senior atau pejabat yang punya akses pada informasi sensitif. Karena itu, teori intelijen asing sejauh ini kurang meyakinkan.
Teori lain yang beredar adalah soal konflik personal. Bisa jadi ada masalah utang, sengketa, atau bahkan salah identitas. Kasus seperti ini bukan mustahil, apalagi di kota dengan kriminalitas tinggi. Namun hingga kini belum ada bukti publik yang menunjukkan korban sedang menghadapi ancaman pribadi. Karena itu penyelidikan latar belakang korban tetap krusial untuk menjawab spekulasi semacam ini.
Yang tak kalah menarik, ada spekulasi tambahan bahwa kasus ini bisa “dimanfaatkan” untuk mengguncang stabilitas politik dalam negeri Indonesia. Caranya sederhana: membangun narasi bahwa diplomat Indonesia dibunuh sebagai bagian dari operasi besar yang menyasar negara. Dalam situasi sosial-politik yang sensitif—misalnya pasca-demo Agustus 2025 yang dipicu isu media sosial—berita semacam ini bisa digoreng habis-habisan. Sentimen publik mudah diarahkan ke kecurigaan terhadap negara asing tertentu, lalu berujung pada polarisasi dan paranoia di dalam negeri.
Apakah mungkin ada aktor yang sengaja mengaitkan kasus kriminal di Peru dengan agenda menggoyang politik Indonesia? Sangat mungkin—setidaknya di ranah wacana. Kita tahu, ekosistem medsos hari ini adalah ladang subur bagi narasi konspirasi. Dengan satu-dua potongan video CCTV dan berita internasional, siapa pun bisa menyulut kepanikan dengan klaim “Indonesia sedang diserang.” Padahal, belum tentu ada bukti konkret yang mengarah pada keterlibatan negara asing.
Pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Dr. Bagus Wirawan, mengingatkan bahwa “karakteristik contract killing selalu berulang: target dipantau, pelaku menggunakan kendaraan bermotor, dan eksekusi dilakukan tanpa motif perampokan. Justru yang lebih berbahaya adalah bagaimana kasus semacam ini bisa dieksploitasi menjadi narasi politik yang memecah belah.” Kutipan ini menegaskan bahwa ancaman terbesar bukan hanya pada peluru yang menewaskan korban, melainkan pada arus informasi liar yang datang sesudahnya.
Sejarah menunjukkan bahwa diplomat memang beberapa kali menjadi korban pembunuhan. Pada 1973, misalnya, diplomat Amerika ditembak di Sudan oleh kelompok ekstremis. Tahun 2006, seorang diplomat Turki ditembak di Somalia. Namun umumnya kasus tersebut berkaitan dengan situasi konflik atau agenda politik jelas. Konteks penembakan di Peru berbeda: negara itu tidak sedang berkonflik dengan Indonesia, dan tidak ada motif geopolitik yang kentara. Inilah yang membuat analisa “kriminal murni” lebih masuk akal ketimbang teori geopolitik.
Pada akhirnya, penjelasan paling konsisten dengan data saat ini tetaplah pembunuhan terencana ala kontrak kriminal, bukan operasi intelijen negara. Meski begitu, ruang spekulasi tetap terbuka karena motif belum terungkap dan pelaku belum tertangkap. Yang jelas, publik perlu lebih hati-hati dalam menanggapi teori konspirasi yang beredar. Jangan sampai tragedi seorang diplomat yang gugur di negeri jauh justru dipelintir menjadi amunisi untuk mengacaukan rumah sendiri.(***)