Antara pekerja media dan jurnalis sebetulnya ada jurang yang lebar, tapi di era digital yang serba cepat jurang itu makin kabur. Semua orang sekarang bisa menjadi “penyampai berita” hanya dengan modal ponsel pintar, paket data, dan keberanian bikin konten. Bedanya, jurnalis sejati bekerja dengan kode etik, standar verifikasi, dan tanggung jawab publik. Sedangkan pekerja media, sebutan yang makin populer hari ini, bisa berarti siapa saja di ekosistem media: mulai dari editor, kameramen, penata cahaya, admin media sosial, sampai kreator konten yang hanya peduli pada jumlah klik dan angka engagement. Pertanyaan yang menggantung: apakah masih ada ruang bagi jurnalisme ideal ketika semua sudah direduksi menjadi sekadar produksi konten?

Jurnalis secara tradisional dipahami sebagai orang yang menulis, menginvestigasi, dan menyebarkan informasi yang layak dipercaya ke publik. Mereka diikat oleh sumpah moral untuk tidak asal menyalin, tidak asal mencomot, dan apalagi tidak asal berkomentar seolah tahu segalanya padahal hanya membaca judul. Jurnalis adalah penjaga malam demokrasi, mereka rela begadang demi memastikan fakta benar-benar terkonfirmasi sebelum dipublikasikan. Sebaliknya, pekerja media sering kali lebih mirip pedagang gorengan informasi: cepat saji, berminyak, panas-panas langsung dilempar ke publik tanpa peduli nilai gizi. Yang penting laku keras, viral, dan bikin ramai. Satirnya jelas: jurnalis dihargai karena integritas, pekerja media dihargai karena performa Excel.

Publik pun masih bisa membedakan. Survei Pew Research Center mencatat bahwa 79 persen orang menganggap mereka yang menulis untuk koran atau situs berita sebagai jurnalis, tetapi hanya 26 persen yang menganggap orang yang mem-posting berita di media sosial sebagai jurnalis. Fakta ini menunjukkan masih ada ekspektasi tentang kredibilitas, meski setiap hari kita dijejali konten ala kadarnya yang viral lebih cepat daripada liputan investigasi yang berminggu-minggu. Ironinya, yang viral justru lebih menguntungkan secara ekonomi. Maka media arus utama tergoda menyesuaikan diri: alih-alih menurunkan laporan mendalam, mereka memilih lima poin instan ala daftar belanja, lengkap dengan judul bombastis. “Laporan eksklusif” kini kalah pamor dari “10 alasan kenapa artis X trending”.

Kondisi ekonomi memperparah keadaan. Banyak redaksi dipaksa memangkas biaya, gaji wartawan ditekan, bahkan ada laporan dari SafeJournalists bahwa sebagian pekerja media harus membeli peralatan sendiri dan bekerja dengan upah rendah tanpa kompensasi lembur. Kutipan mereka menohok: “Low salary, lack of equipment… I am forced to work with personal equipment.” Bagaimana mungkin menjaga idealisme jika kamera rusak harus dibeli dari gaji sendiri yang tak cukup bayar kontrakan? Tidak heran jika sebagian besar waktu habis bukan untuk investigasi, tetapi untuk mengejar target produksi, menambal peralatan, bahkan mencari kerja sampingan agar bisa bertahan hidup.

Sementara itu ancaman baru datang dari teknologi. Sebuah studi akademik mencatat hampir 90 persen jurnalis percaya kecerdasan buatan akan meningkatkan risiko disinformasi. Artinya, bahkan orang dalam industri sadar bahwa konten palsu bisa diproduksi lebih cepat, lebih masif, dan lebih sulit diverifikasi. Ironinya lagi, bagi sebagian pekerja media, ini justru dianggap peluang: semakin sensasional, semakin tinggi klik. Perbedaan misi inilah yang seharusnya membuat kita berhati-hati membedakan jurnalis dan pekerja media. Jurnalis berjuang agar publik tercerahkan. Pekerja media sering kali hanya berjuang agar grafik interaksi naik.

Dalam praktiknya, batas ini makin kabur karena pemilik media lebih memilih strategi instan. Alih-alih mendukung jurnalis melakukan liputan panjang yang berisiko, mereka lebih nyaman membiarkan pekerja media memproduksi “konten ringan” yang aman, tidak mengganggu sponsor, dan bisa cepat viral. Demokrasi pun pelan-pelan dikorbankan di altar algoritma. Apa gunanya kontrol kekuasaan jika laporan panjang dianggap rugi karena tidak menghasilkan engagement?

Satir terbesar ada di ruang redaksi: sebuah kantor berita yang seharusnya jadi benteng informasi malah berubah jadi pabrik konten. Bayangkan editor yang dulu dikenal galak soal akurasi kini sibuk mencari font untuk thumbnail YouTube. Reporter lapangan yang dulu mengejar narasumber kini lebih sering disuruh merekam TikTok dengan durasi 30 detik. Verifikasi fakta dianggap memperlambat laju, padahal kecepatan distribusi lebih dipuja daripada kebenaran informasi. Semua demi viral, semua demi angka, semua demi bertahan di persaingan pasar yang semakin brutal.

Realitas terakhir adalah publik perlahan kehilangan kepercayaan. Berita dipandang sama saja dengan gosip daring, liputan investigasi dianggap hanya drama tambahan, dan jurnalis sejati tenggelam di keramaian pekerja media yang lebih pandai bermain algoritma. Kita sering menyalahkan masyarakat karena mudah termakan hoaks, padahal media sendiri ikut membiarkan pagar etika runtuh demi klik. Bedanya jelas: pekerja media penting untuk industri, tetapi jurnalis penting untuk demokrasi. Kalau perbedaan ini terus dihapus, yang tersisa hanya keramaian tanpa arah, banjir konten yang menghibur tapi membutakan, dan akhirnya masyarakat yang kehilangan pegangan. Dan di situlah tragedi sebenarnya: demokrasi kita bisa mati bukan karena senjata, tetapi karena berita yang dijual seperti gorengan—hangat, gurih, bikin nagih, tapi perlahan menggerogoti kesehatan publik.