Gen Z Nepal turun ke jalan setelah larangan medsos memicu amarah kolektif. Fenomena people power digital ini jadi cermin bagi Indonesia yang baru saja alami demo serupa di Agustus 2025.

Nepal akhir-akhir ini jadi sorotan dunia setelah jalanan Kathmandu dipenuhi ribuan anak muda. Mereka mayoritas Gen Z, turun ke jalan karena satu alasan sederhana: larangan pemerintah terhadap media sosial. Bagi elite politik, kebijakan itu dianggap sekadar menjaga stabilitas. Tapi bagi generasi yang lahir dan tumbuh bersama internet, langkah itu terasa seperti mencabut hak hidup mereka di ruang publik.

Media sosial bagi Gen Z bukan cuma tempat bercanda atau membuang waktu, tapi ruang berinteraksi, belajar, mencari peluang, dan bahkan membentuk identitas politik. Ketika akses itu ditutup, yang muncul bukan hanya rasa kesal, tapi juga amarah kolektif. Inilah yang meledak menjadi demonstrasi besar.

Kemarahan ini punya akar panjang. Nepal bertahun-tahun dilanda korupsi, instabilitas politik, dan minimnya lapangan kerja. Anak muda yang sudah menempuh pendidikan tinggi sering kali menemukan jalan buntu ketika memasuki dunia kerja. Frustrasi itu menumpuk. Ketika pemerintah menutup pintu digital, seakan-akan semua pintu lain ikut terkunci. Maka wajar jika ribuan orang tumpah ruah, membawa poster, menyanyikan yel-yel, menuntut hak mereka kembali.

Seorang akademisi di Universitas Tribhuvan, Dr. Ramesh Gautam, menyebut fenomena ini sebagai “people power digital.” Ia mengingatkan bahwa kalau dulu gerakan mahasiswa lahir lewat pamflet atau radio kampus, kini cukup satu unggahan Instagram atau satu tagar di X untuk menggerakkan ribuan orang dalam sekejap. Kekuatan jaringan sosial memang sudah menjelma menjadi kekuatan politik.

Fenomena ini terasa dekat dengan Indonesia. Pada Agustus lalu, demonstrasi mahasiswa dan pelajar di sejumlah kota juga berawal dari medsos. Awalnya hanya berupa unggahan, meme, dan diskusi daring. Tapi keresahan itu membesar, solidaritas menguat, dan akhirnya jalanan penuh oleh suara anak muda. Bedanya, pemerintah Indonesia tidak menutup akses medsos, tapi polanya mirip: keresahan digital berubah menjadi aksi nyata.

Ada pola yang berulang di berbagai negara. Generasi muda merasa tidak didengar, lalu mencari kanal baru. Ketika kanal digital ditutup, mereka melompat ke jalan. Koneksi antarindividu yang dibangun secara online berubah menjadi solidaritas nyata yang sulit dibendung. Itulah yang membuat Gen Z berbeda dengan generasi sebelumnya: mereka lebih cepat, lebih terkoneksi, dan sulit dikendalikan dengan cara lama.

Sosiolog Manuel Castells pernah menulis bahwa kekuatan terbesar abad ini ada pada kemampuan orang membangun jaringan komunikasi yang tak bisa dibungkam. Kalimat itu terbukti di Nepal. Di era digital, informasi mengalir terlalu cepat untuk dikontrol. Larangan bukan lagi cara yang efektif, justru mempercepat ledakan.

Bagi saya, inti dari gerakan Gen Z ini sebenarnya sederhana: mereka menuntut ruang untuk didengar. Mereka bukan generasi anti-negara, tetapi generasi yang ingin negaranya hadir dengan cara yang adil dan relevan. Sayangnya, banyak elite masih terjebak pada cara pandang lama, menganggap medsos hanya ancaman, padahal bagi anak muda itulah kanal partisipasi politik yang paling nyata.

Nepal memberi cermin yang jelas. Dengan populasi Gen Z yang lebih besar dan lebih aktif, Indonesia punya potensi serupa. Kita sudah melihat buktinya bulan Agustus lalu. Pertanyaannya tinggal: apakah pemerintah siap belajar membuka ruang dialog yang sehat, atau justru akan mengulang kesalahan dengan menutup dan membatasi?

Sejarah memang sering berulang, tapi dengan wajah berbeda. Dulu reformasi digerakkan oleh selebaran, orasi, dan mimbar bebas. Kini wajahnya digital, kecepatannya lebih tinggi, resonansinya lebih luas. Nepal hanya contoh terbaru. Tapi gema itu bisa terdengar jauh, bahkan sampai ke Indonesia.

Dan satu hal kini semakin jelas: ketika generasi muda bergerak, yang bergetar bukan hanya layar ponsel, tapi juga fondasi kekuasaan.